Palembang
muaraenimaktual.com.
Insiden ambruknya Jembatan Muara Lawai Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat pada Minggu (29/06/2025) disinyalir terjadi karena muatan angkutan batu bara yang melewati jembatan itu beratnya tidak sesuai aturan.
Sementara diketahui bahwa jembatan tersebut merupakan jalur penting jalan lintas nasional penghubung antar wilayah
Untuk itu, Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Herman Deru minta agar insiden tersebut diusut tuntas.
“Ini adalah kelalaian yang harus diusut tuntas,” tegas Herman Deru dalam keterangan tertulis, Selasa (01/07/2025).
Dari informasi yang didapat, sebelum insiden terjadi terdapat empat kendaraan bermuatan batu bara yang bertonase besar melintasi jembatan secara bersamaan.
Peristiwa ini menjadi dugaan kuat bahwa jembatan tak mampu menahan beban yang melebihi kapasitas maksimal.
Sehingga terjadi ambruk, empat kendaraan batu bara itupun belum sempat menyemberang jembatan.
Dalam hal itu, Gubernur Sumsel Herman Deru langsung meminta pihak Kepolisian untuk mengusut dan melakukan tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pelanggaran itu.
Dia juga mengingatkan agar tidak boleh ada toleransi terhadap pelanggaran ketentuan teknis, terutama jika membahayakan keselamatan publik.
Lebih lanjut, Herman Deru mengungkapkan betapa pentingnya penegakan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 74 Tahun 2018 yang mengatur jalur dan ketentuan angkutan batu bara.
Dikatakannya, akan meninjau ulang kebijakan tersebut agar dapat diterapkan lebih ketat dan efektif sehingga tidak merugikan masyarakat luas.
“Jika ini terbukti merugikan masyarakat secara luas, maka bukan tidak mungkin kita keluarkan regulasi serupa atau bahkan lebih keras dari Pergub 74,” tegas Herman Deru.
Herman Deru juga berencana mengundang para bupati, termasuk Bupati Lahat untuk duduk bersama dalam forum koordinasi.
Langkah ini sebagai upaya memperkuat sinergi dan mencari solusi konkret dalam penataan angkutan berat di wilayah Sumsel.
” Pentingnya keterlibatan semua pihak, termasuk pengusaha tambang dan pengusaha angkutan..Dunia usaha harus ikut bertanggung jawab terhadap dampak infrastruktur dan sosial dari kegiatan ekonomi mereka,” katanya.
Bahkan, kata Herman Deru, dalam persoalan ini, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sebagai pemilik jalan nasional perlu dilibatkan dalam proses penyelesaian masalah ini.
Kolaborasi antar lembaga Ia nilai sangat krusial untuk menciptakan sistem yang berkelanjutan.
Dia pun memastikan akan segera menurunkan Wakil Gubernur ke lokasi untuk meninjau langsung kondisi jembatan.
Langkah ini sekaligus menegaskan komitmen pemerintah untuk tidak membuat kebijakan dari balik meja.
“Kita harus melihat kondisi di lapangan. Tidak bisa hanya berbicara dari podium tanpa memahami fakta di lapangan,” tutupnya. (Red)h
