40.499 BPJS Warga PALI Di Nonaktifkan, Ribuan Warga PALI Gelar Aksi Unjuk Rasa. Bupati PALI Kabur?.

Walaupun DPRD PALI melalui Wakil Ketua Firdaus Hasbullah SH MH dan Pemerintah PALI sudah memberikan klarifikasi terkait kebijakan Pemkab PALI mengenai nonaktif nya 40.499 BPJS Kesehatan Warga Kabupaten PALI pada tahun anggaran 2026.

Namun kebijakan itu telah memantik dan mengundang reaksi keras dari masyarakat Kabupaten PALI, sehingga terjadi aksi unjuk rasa besar-besaran.

Ribuan masyarakat PALI yang tergabung dalam “Masyarakat Peduli PALI” menggelar aksi demonstrasi di Simpang Lima Bundaran Ikan Serandang Talang Ubi Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI, Senin (19/01/2026)

Agenda Pengunjuk rasa menuntut Pemkab PALI segera mengaktifan kembali kepesertaan BPJS Kesehatan bagi 40.499 warga yang dinonaktifkan oleh Pemerintah Kabupaten PALI sejak 1 Januari 2026.

Mengingat pelayanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan merupakan kebutuhan yang sangat mendasar masyarakat dan harus menjadi prioritas. Nampak antusias masyarakat Kabupaten PALI mengikuti aksi unjuk rasa tersebut

Massa yang hadir berasal dari bebagai desa, berbagai kalangan, mulai dari bapak-bapak hingga kaum emak-emak, menyuarakan keresahan atas kebijakan yang dinilai menyengsarakan rakyat kecil.

Koordinator Aksi, Abu Rizal menyuarakan bahwa aksi unjuk rasa tersebut murni lahir dari masyarakat PALI yang menjerit karena kebijakan Pemkab PALI.

“Ini aksi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Tuntutan kami jelas: aktifkan kembali BPJS Kesehatan 40.499 warga PALI yang dinonaktifkan Pemkab PALI,” ucap Abu Rizal dalam orasinya.

“Kami mendesak Bupati segera bertanggung jawab,” tegas Abu Rizal lantang.

Namun Ia menyayangkan, di tengah gelombang protes dan jeritan masyarakat PALI yang membutuhkan kejelasan, justru Bupati PALI Asgianto tidak berkenan menemui pengunjuk rasa

Orasi senada juga disampaikan koordinator Aksi lainnya, Indra Setia Haris.

Indra Setia Haris menilai penonaktifan 40.499 BPJS warga PALI oleh Pemkab PALI karena alasan efisiensi anggaran tidak masuk akal ketika menyangkut hak dasar masyarakat.

“Anggaran daerah hampir Rp1 triliun. Menyisihkan hanya Rp38 miliar saja untuk kesehatan rakyat tidak mau. Ini soal keberpihakan,”ucap Indra

” Kini saat rakyat PALI sakit, Bupati PALI entah di mana?” serunya lantang.

Aksi semakin emosional ketika Mariana, warga Kecamatan Talang Ubi, maju menyampaikan keluh kesahnya. Dengan suara bergetar dan air mata mengalir, ia mengaku menjadi korban langsung kebijakan tersebut.

“Saya rutin berobat, bahkan harus dirujuk karena sakit gigi. Tapi minggu lalu, saat ke Puskesmas Talang Ubi, saya justru ditolak karena BPJS saya sudah tidak aktif lagi,” ungkap Mariana sambil menangis di tengah kerumunan massa.

Para demonstran menilai kebijakan penonaktifan BPJS Kesehatan ini mencederai rasa keadilan dan bertentangan dengan semangat perlindungan sosial, terutama di sektor kesehatan yang menyangkut nyawa manusia.

Hingga berita ini diterbitkan, aksi masih berlanjut ke DPRD PALI, massa menegaskan akan terus mengawal dan melanjutkan perjuangan.