Penukal Abab Lematang Ilir (PALI)
muaraenimaktual.com.
Akhir-akhir ini masyarakat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Sumatera Selatan diresahkan dengan isu dan informasi penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan gratis sebanyak 40.499 warga Kabupaten PALI.
Keresahan itu pun akhirnya menemui titik terang setelah Wakil Ketua DPRD PALI, Firdaus Hasbullah, SH MH memberikan klarifikasi
Dalam keterangannya, Firdaus Hasbullah SH MH menegaskan tidak ada kebijakan pencabutan BPJS gratis oleh Pemerintah Kabupaten PALI per 1 Januari 2026 sebagaimana ramai diperbincangkan di tengah masyarakat.
Hal itu disampaikan Firdaus Hasbullah menyusul setelah dirinya berkoordinasi langsung dengan Pemerintah Daerah PALI.
Politisi Partai Demokrat ini, mengungkapkan kegaduhan yang terjadi di masyarakat PALI terkait penonaktifan BPJS. Hal itu murni disebabkan kesalahan Dinas Kesehatan (Dinkes) PALI dalam menerjemahkan arahan Bupati PALI, Asgianto ST.
“Tidak ada yang dikurangi. Kepesertaan BPJS gratis tetap berjalan. Ini hanya salah tafsir dalam penerjemahan kebijakan,” ujar Firdaus, Kamis (08/01/2026).
Lebih lanjut dijelaskan Firdaus, skema yang dimaksud pemerintah daerah adalah pembayaran awal sebesar Rp10 miliar untuk menanggung warga yang masuk kategori PBPU dan BP Pemerintah Daerah selama tiga bulan pertama. Setelah itu, anggaran akan kembali ditambah sesuai kebutuhan.
“Skema pembayaran memang dibayar Rp10 miliar terlebih dahulu untuk jangka waktu tiga bulan. Nanti akan ditambah lagi,” terangnya.
Atas kekeliruan tersebut, Wakil Ketua DPRD Kabupaten PALI ini meminta Dinkes PALI segera menarik surat edaran yang telah disampaikan ke seluruh puskesmas di Kabupaten PALI, karena itu telah memicu keresahan masyarakat PALI.
Selanjutnya, kata Firdaus, DPRD PALI juga berencana memanggil seluruh pihak terkait, mulai dari Dinkes PALI, Bappeda, hingga BPJS Kesehatan, guna memperjelas persoalan sekaligus menertibkan data kepesertaan.
Dalam hal ini, kata Firdaus Hasbullah, DPRD PALI meminta BPJS Kesehatan untuk transparan soal data BPJS, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan dan keresahan di masyarakat PALI.
“Kami meminta BPJS Kesehatan untuk transparan soal data agar tidak lagi menimbulkan polemik di masyarakat PALI,” himbaunya.
Dengan adanya penjelasan ini, Firdaus pun meminta masyarakat PALI agar tetap tenang dan tidak ragu mengakses layanan kesehatan.
“Masyarakat tidak perlu khawatir. Siapa pun yang mau berobat, silakan. BPJS masih aktif dan tetap ditanggung oleh pemerintah,” Demikian Firdaus Hasbullah. (Red)
Menjaga lingkungan berarti menyiapkan masa depan yang lebih baik.Karena apa yang kita tanam hari ini, akan kita rasakan esok.
#AksiNyata #SelamatkanBumi “
