Penukal Abab Lematang Ilir (PALI)
muaraenimaktual.com.
Usai mengikuti pelatihan dan bimbingan, teknis pengawasan anggaran di Jakarta.
DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan menyatakan akan memperketat pengawasan kinerja pemerintah daerah dalam merealisasikan program dan anggaran sehingga selaras dengan kepentingan publik Kabupaten PALI.
Diketahui seluruh anggota DPRD Kabupaten PALI telah mengikuti bimbingan, teknis pengawasan anggaran di Jakarta selama tiga hari sejak 02 April hingga 05 April dengan menghadirkan Tim Ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan RI dan Kemendagri sebagai tutorial untuk meningkatkan kapasitas para anggota dewan.
Selama tiga hari penuh, seluruh anggota DPRD PALI diberikan pembekalan pengawasan anggaran
Itu pun sejalan dengan fungsi DPRD itu sendiri sebagai pengawas kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan sehingga tepat sasaran sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
DPRD Kabupaten PALI akan berkomitmen akan melaksanakan fungsi pengawasannya, tidak terkesan hanya “menerima” saja, apalagi dijuluki sebagai wakil rakyat ” Macan Ompong “.
Anggota DPRD Kabupaten PALI akan lebih jeli dalam mengawasi setiap anggaran sehingga manfaatnya lebih dirasakan masyarakat.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Kabupaten PALI, Firdaus Hasbullah SH MH usai mengikuti kegiatan bimbingan teknis pengawasan tersebut, Minggu (05/04/2026)
“Kita mulai pelatihan dari hari Kamis sampai hari Minggu. Jadi walaupun dari jumat sabtu dan minggu itu libur kerja, tapi kita gaspol tingkatkan kapasitas diri” ujar Firdaus Hasbullah SH MH.
Tidak tanggung-tanggung, Firdaus Hasbullah dengan tegas mengatakan, untuk melaksanakan fungsi pengawasan anggaran secara optimal di Kabupaten PALI pihaknya akan melibatkan media sosial dan media mainstream bahkan media milik setan pun, agar pengawasan anggaran ini akan dirasakan sampai pelosok desa.
Mantan aktivis era 98 ini menjelaskan ada tiga poin penting yang didapatkan dari pelatihan tersebut, yaitu
Pertama, setiap anggota dewan akan mengidentifikasi seluruh anggaran prioritas untuk diawasi secara seksama.
Kedua, para pimpinan dewan akan melakukan ‘policy review’ sebelum rapat paripurna dimulai. Sehingga rapat paripurna akan lebih produktif.
Ketiga, DPRD akan melibatkan publik PALI melalui media sosial dan media mainstream bahkan media milik setan. Agar pengawasan anggaran ini akan dirasakan sampai pelosok desa.
Pria yang akrab disapa FH ini menegaskan, yang terpenting kritik yang diberikan oleh DPRD harus tumbuh dari rasa kecintaan terhadap rakyat PALI. Dengan pengawasan yang kuat dan lebih peka terhadap masyarakat, maka akan menumbuhkan rasa percaya masyarakat.
“Kalau kita lebih peka dalam melakukan pengawasan, tentu akan menumbuhkan rasa percaya dari masyarakat. Tapi itu tadi, pengawasan dan kritik kita harus didasari pada kecintaan terhadap kabupaten ini” kata politisi Partai Demokrat ini.
“Percayalah, ini kami lakukan untuk mendorong PALI menjadi lebih bertumbuh dan berkembang maju” tutup mantan aktifis 1998 era reformasi tersebut. (Red)
