Kasus Proyek Di Dinas Perkimtan Kota Palembang, KejariTetapkan Dua Tersangka Baru

Tim Pidana Khusus (Pidsus)
Kejaksaan Negeri (Kejari) Palembang kembali menetapkan dua orang tersangka baru Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kota Palembang, atas dugaan korupsi belanja bahan bangunan dan konstruksi rutin pada Bidang Waskim Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kota Palembang tahun anggaran 2024, Jum’at (23/01/2026).

Sebelumnya, Kejari Palembang juga telah menetapkan dua tersangka lain dalam perkara yang sama, yakni AR, mantan Kepala Dinas Perkimtan Kota Palembang, serta DT, Direktur CV Mapan Makmur Bersama. Jadi total tersangka dalam perkara ini sudah berjumlah empat orang.

Dua tersangka baru dimaksud adalah berinisial Y dan MFR, merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Dinas Perkimtan Kota Palembang pada kegiatan tersebut. Kedua Tersangka langsung dilaksanakan penahanan.

Kasi Pidsus Kejari Palembang Achmad Arjansyah Akbar memaparkan modus yang dilakukan kedua tersangka selaku PPK adalah tidak melakukan pemeriksaan terhadap material bangunan yang disediakan oleh penyedia, bahkan membiarkan terjadinya ketidaksesuaian antara pekerjaan di lapangan dengan kontrak yang telah disepakati.

Modus kedua tersangka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berinisial Y dan MFR di Perkimtan ini diduga tidak menjalankan kewajiban pengawasan dan pemeriksaan material bangunan, sehingga penyedia bebas tidak memenuhi spesifikasi kontrak, atas kelalaian keduanya,” katanya kepada wartawan, Minggu (25/01/2026).

Dijelaskannya, berdasarkan hasil pemeriksaan fisik di lapangan bersama ahli konstruksi, diketahui CV Mapan Makmur Bersama selaku penyedia tidak sepenuhnya menyediakan material sebagaimana tercantum dalam kontrak. Akibat perbuatan tersebut, negara mengalami kerugian keuangan sebesar Rp 1.686.574.440.

“Kerugian negara ini berdasarkan hasil perhitungan ahli, untuk aliran dana yang diterima keduanya akan dilihat dan dibuktikan di persidangan,” ungkapnya

Lebih lanjut, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan fakta bahwa sebagian besar kegiatan yang dilaporkan ternyata tidak pernah dikerjakan.

“Dari total 131 kegiatan, sebanyak 99 kegiatan fiktif. Hanya 32 kegiatan yang benar-benar dilaksanakan,” katanya.

Dijelaskannya lagi, dalam proses penyidikan perkara ini, Kejari Palembang telah memeriksa 139 orang saksi, mulai dari Ketua RT, Lurah, pemilik toko bangunan, hingga pihak internal Dinas Perkimtan Kota Palembang.

Penyidik juga menemukan aliran dana yang mengarah kepada Y dan MFR sehingga memperkuat dugaan keterlibatan kedua tersangka.

Atas dasar alat bukti yang cukup, Y dan MFR pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya dijerat Primair Pasal 603 jo Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo Pasal 18 UU Tipikor, serta Subsidiair Pasal 3 jo Pasal 20 huruf e UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.