Muara Enim
muaraenimaktual.com
Desak Bupati Kabupaten Muara Enim H Edison SH Shum melakukan evaluasi di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Pemkab Muara Enim, Ratusan massa yang tergabung dalam Gabungan Aktivis Ormas Muara Enim-Sumsel Bersatu menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Muara Enim, Senin (17/01/2025).
Desakan tersebut menyusul adanya dugaan konspirasi pengkondisian proyek di Dinas PUPR Pemkab Muara Enim.
Aksi ini melibatkan tiga elemen organisasi, yakni Lembaga Pemerhati Situasi Terkini (PST), Forum Pemuda Garuda Sumatera Selatan (FPGSS), dan Ormas Projo Muara Enim, diawali dengan long march dari Terminal Kota Muara Enim berjalan kaki menuju Kantor Bupati Muara Enim sekitar pukul 09.30 WIB.
Pantauan media ini, tampak massa pengunjuk rasa dipimpin satu unit mobil komando dengan pengawalan ketat dari pihak kepolisian dan Satpol PP.
Tiba didepan Kantor Bupati Muara Enim, peserta aksi langsung secara bergantian melakukan berorasi aspirasi dan tuntutan terkait permainan di Dinas PUPR Pemkab Muara Enim.
Koordinator Aksi, Igbal Tawakal selaku Ketua FPGSS, bersama Ketua PST Dian HS dan Ketua Projo Muara Enim Deny Eka Chandra menyampaikan orasi, bahwa mereka mendukung penuh program Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim dalam mewujudkan visi misi Muara Enim Membara.
Namun kata mereka, visi dan misi tersebut hanya dapat tercapai jika seluruh instansi bekerja secara profesional, bersih tanpa praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
“Kami meminta kepada Bupati Muara Enim untuk melakukan evaluasi di Dinas PUPR. Karena diduga ada pengondisian proyek yang dilakukan oleh oknum pejabat,” ujar Igbal.
Bahkan dalam orasinya, nama oknum Kabid Dinas PUPR, IS dan Sekretaris Dinas PUPR, IW disebut sebut sebagai oknum yang diduga sebagai pihak yang berperan pengatur proyek di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim.
Atas dugaan tersebut, mereka mendesak Bupati Kabupaten Muara Enim H Edison SH MHum segera mengambil tindakan tegas terhadap dugaan pengaturan proyek yang melibatkan oknum Kabid di Dinas PUPR Muara Enim, dengan mendapat dukungan dari oknum anggota DPRD Kabupaten Muara Enim yang disebut masih memiliki hubungan keluarga dengan Bupati Muara Enim H Edison SH MHum.
Igbal menegaskan, tuntutan tersebut disampaikan ultimatum dalam waktu 7×24.
Jika tuntutan tidak dipenuhi, kata Iqbal, pihaknya akan melaporkan seluruh kegiatan Dinas PUPR ke Kejaksaan Agung dan KPK RI bertepatan dengan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia pada 9 Desember.
“Jika 30 hari belum juga ada perombakan atau mutasi di Dinas PUPR Pemkab Muara Enim, kami akan datang lagi,” tegasnya lagi.
Setelah berorasi beberapa saat, perwakilan massa diterima oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Andi Wijaya, didampingi Plt Kasat Pol PP, Bhakti.
Lebih lanjut, usai berdiskusi dengan Asisten I dan BKPSDM, lIgbal mengungkapkan bahwa tuntutan massa aksi akan diteruskan kepada Bupati Muara Enim. la menyebut, pihak Pemkab berkomitmen mengevaluasi dan melakukan perombakan atau mutasi jabatan dalam waktu 30 hari.
“Jika 30 hari belum juga ada perombakan atau mutasi, kami akan datang lagi,” tegasnya.
Menanggapi tuntutan pengunjukrasa, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Andi Wijaya menyatakan bahwa pihaknya akan menerima aspirasi tersebut dan akan menyampaikannya kepada Bupati Muara Enim untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku. (Red)
