Muara Enim
muaraenimaktual.com
Kegaduhan di Kabupaten Muara Enim terus terjadi. Kejadian ini terkesan Bupati Muara Enim H Edison SH MHum dan bawahannya tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan dan gejolak yang terjadi di Kabupaten Muara Enim saat ini, khususnya di arus bawah.
Juga, Bupati Kabupaten Muara Enim seperti menganggap sepele berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat Kabupaten Muara Enim kepadanya.
Hal ini disampaikan salah seorang Pemerhati Situasi Kabupaten Muara Enim, Dirmanto, terkait aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Kabupaten Muara Enim yang terjadi bertepatan dengan Sidang Paripurna DPR HUT Kabupaten Muara Enim ke 79, Kamis (20/11/2025).
Dikatakan Dirmanto, momen Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Muara Enim yang seharusnya bisa dilaksanakan dengan penuh khidmad, ditambah lagi adanya kehadiran Gubernur Sumsel, para kepala daerah dan perwakilan dari daerah lain, namun diwarnai aksi unjuk rasa.
Menurut Dirmanto, kejadian itu aksi telah membuat malu Pemkab Muara Enim di luar daerah, karena dianggap Pemkab Muara Enim tidak memiliki kemampuan mengatasi permasalahan yang terjadi di masyarakat Kabupaten Muara Enim, khususnya permasalahan yang ada di Dinas PUPR Pemkab Muara Enim.
Dirmanto mengakui, dirinya yang sudah lama malang melintang di Kabupaten Muara Enim, sejak dari Bupati Sopian Effendi, baru kali ini terjadi aksi unjuk rasa terjadi bertepatan dengan momen HUT Kabupaten Muara Enim.
Sepengetahuan dia, dalam bulan November 2025 ini sudah terjadi 3 kali aksi unjuk rasa, dan tuntutan pengunjuk rasa pun hampir sama, yakni mendesak Bupati Kabupaten Muara Enim mengevaluasi kinerja oknum pejabat di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Pemkab Muara Enim.
Seharusnya, lanjut Dirmanto, Bupati Muara Enim H Edison SH MHum bersama bawahannya bisa cepat respon, mempelajari situasi dan kondisi dan benang merah nya kenapa terus menerus terjadi unjuk rasa, ada apa?
Diketahui elemen masyarakat Kabupaten Muara Enim yang menamakan diri Komunike Arus Bawah Anti Pemufakatan Jahat menggelar aksi unjuk rasa jilid II di depan Kantor DPRD Kabupaten Muara Enim, Kamis (20/11/2025)
Aksi unjuk rasa ini dilakukan untuk menyuarakan aspirasi secara langsung terkait dugaan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan permainan proyek di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Pemkab Muara Enim.
Pengunjuk rasa mendesak Bupati Kabupaten Muara Enim H Edison SH MHum untuk melakukan evaluasi terhadap oknum pejabat di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Pemkab Muara Enim.
Koordinator Aksi Unjuk Rasa Komunike Arus Bawah Anti Pemufakatan Jahat dalam orasinya kembali menyebut salah seorang oknum pejabat di Dinas PUPR Pemkab Muara Enim, IS yang diduga oknum Pejabat PUPR yang bermasalah sejak terjadi OTT KPK tahun 2019 lalu. Namun ironinya oknum ini masih terus dipertahankan dan di fungsikan oleh Bupati Kabupaten Muara Enim H Edison SH MHum.
Sosok IS ini dianggap sebagai oknum pejabat yang memiliki peran penting dalam urusan pengaturan Proyek di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim.
Ia juga menyindir, ada indikasi telah terjadi pembodohan oleh oknum bawahan dan oknum pembisik yang tidak bertanggung jawab.
Dengan tegas H Ardiansyah dalam orasinya secara khusus meminta agar oknum Pejabat PUPR , IS ditangkap dan dipenjarakan.
” Pak Bupati perlu kami sampaikan dan kami ingatkan, Ilham Sugiono ini orang yang bermasalah, tapi tetap dipertahankan, itulah yang membuat kredibilitas Bupati itu sendiri menurun, ” ucap Ardiansyah.
Sementara itu, senada juga disampaikan orator Solihin.
Solihin dalam orasinya diawali dengan mengatakan kehadiran mereka di Gedung DPRD Kabupaten Muara Enim dalam rangka HUT Kabupaten Muara Enim ke 79 Tahun. Namun kata Solihin beginilah cara mereka memeriahkan HUT Kabupaten Muara Enim tahun ini.
Solihin menyebut oknum Dinas PUPR Ilham Sudiono telah terbukti terlibat dan sudah mengakui terlibat pada peristiwa OTT KPK tahun 2019 lalu.
Ia juga mempertanyakan kepada Bupati Muara Enim, H Edison SH MHum, kenapa pejabat yang sudah terbukti bermasalah masih dipakai bahkan menjadi ” Joker ” mengatur proyek di Dinas PUPR Pemkab Muara Enim.
Sehingga lanjut Solihin, dalam pelaksanaan pembagian proyek pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Pemkab Muara Enim hanya untuk kroni kroninya, kawan – kawan dia dan kerabat dekat dia.
Maka itu, tegasnya, Ia meminta kepada Bupati sebagai Penguasa tertinggi di Kabupaten Muara Enim untuk memberhentikan Ilham, atau mengevaluasi saudara Ilham Sudiono, kenapa dia orang bermasalah masih dipakai Bupati Muara Enim H Edison SH MHum.
Aksi unjuk rasa ini berjalan aman dan kondusif dibawah pengawalan ketat Pol PP Pemkab Muara Enim dan pihak kepolisian Polres Muara Enim.
Sekedar informasi, bahwa sebelumnya Komunike Arus Bawah Anti Pemufakatan Jahat telah menggelar aksi unjuk rasa jilid I di Kantor Bupati Muara Enim, Selasa (04/11/2025) lalu.
Disusul lagi aksi unjuk rasa Gabungan Aktivis Ormas Muara Enim-Sumsel Bersatu, di Kantor Bupati Muara Enim, Senin (17/11/2025).
Aksi unjuk rasa Komunike Arus Bawah Anti Pemufakatan Jahat yang digelar hari ini, Kamis (20/11/2025) merupakan aksi unjuk rasa yang kedua.
Tuntutan beberapa kali aksi unjuk rasa tersebut nyaris serupa, yakni mendesak Bupati Kabupaten Muara Enim H Edison SH MHum untuk mengevaluasi kinerja oknum di Dinas PUPR Pemkab Muara Enim dan serta dugaan ada nya kecurangan pada proses tender proyek barang dan jasa oleh ULP Pemkab Muara Enim. (Red)
